PADA 12 September 2026, negara-negara anggota BRICS mengadopsi Deklarasi New Delhi secara konsensus. Indonesia hadir dalam pertemuan tersebut dan diwakili langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Perhatian publik mungkin lebih banyak tertuju pada pembicaraan mengenai geopolitik, perdagangan, dan perubahan tata ekonomi dunia. Namun, ada satu bagian penting yang layak dicermati oleh kalangan pendidikan: penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi. Deklarasi New Delhi mendorong penyelarasan pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berubah. Di dalamnya juga terdapat komitmen untuk memperkuat hubungan lembaga vokasi dengan industri, mengembangkan keterampilan digital, mendorong pengakuan kualifikasi lintas negara, memperluas mobilitas akademik dan profesional, serta menggunakan kecerdasan buatan secara aman, etis, dan berpusat pada manusia. Deklarasi tersebut sekaligus mengakui peran BRICS TVET Cooperation Alliance atau BRICS-TCA, yakni aliansi kerja sama pendidikan dan pelatihan vokasi negara-negara BRICS.
Aliansi ini menjadi platform bagi pengembangan proyek bersama, pertukaran informasi dan praktik baik, peningkatan kapasitas, serta kolaborasi antarlembaga pendidikan vokasi dan industri. Bagi Indonesia, kesepakatan itu seharusnya tidak berhenti sebagai bahasa diplomasi. Ada peluang untuk membawa pendidikan vokasi Indonesia dari agenda domestik penyiapan tenaga kerja menuju ekosistem keterampilan yang semakin terhubung dengan dunia.
Internasionalisasi perguruan tinggi selama ini sering dilihat dari jumlah mahasiswa asing, pertukaran mahasiswa, kerja sama antarkampus, atau publikasi internasional. Ukuran tersebut tentu tetap penting. Namun, pendidikan vokasi memerlukan ukuran yang lebih konkret. Pertanyaannya sederhana: apakah kompetensi lulusan Indonesia dapat dipahami, dibandingkan, dan diakui oleh industri di negara lain? Di sinilah agenda pengakuan kualifikasi dan mobilitas profesional dalam Deklarasi New Delhi menjadi relevan. Indonesia perlu memastikan bahwa ijazah, sertifikasi kompetensi, portofolio proyek, dan pengalaman kerja lulusannya dapat menjadi bukti kemampuan yang mudah dibaca oleh dunia kerja, termasuk di luar negeri. Perguruan tinggi vokasi karena itu tidak cukup hanya memberikan ijazah. Lulusan juga perlu membawa rekam jejak yang menunjukkan apa yang pernah mereka kerjakan, teknologi apa yang dikuasai, produk apa yang dihasilkan, dan persoalan apa yang mampu mereka selesaikan. Dalam dunia kerja yang semakin menerapkan pendekatan berbasis keterampilan, gelar tetap penting, tetapi gelar saja tidak lagi mencukupi. Industri ingin melihat bukti. Pendidikan vokasi sesungguhnya memiliki modal besar untuk menjawab kebutuhan ini. Proses pembelajarannya dekat dengan praktik, proyek, sertifikasi, dan pengalaman kerja.
Tantangannya adalah bagaimana seluruh pengalaman tersebut dihimpun menjadi portofolio kompetensi yang kredibel, terukur, dan dapat diverifikasi. Deklarasi New Delhi juga menegaskan pentingnya hubungan antara pendidikan vokasi dan industri. Hubungan itu tidak semestinya berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman atau penyediaan tempat magang. Pengalaman selama mengelola pendidikan vokasi menunjukkan bahwa menyediakan tempat magang saja tidak cukup. Industri perlu hadir sejak kurikulum dirancang, membawa persoalan nyata ke kampus, mendampingi mahasiswa, dan ikut memastikan bahwa kompetensi yang dinilai memang dibutuhkan di tempat kerja. Dengan pola seperti ini, industri bukan hanya pengguna lulusan. Industri menjadi bagian dari proses pendidikan.
Teaching factory dapat menjadi ruang pertemuan antara kampus dan industri. Namun, teaching factory bukan sekadar laboratorium yang diberi suasana seperti pabrik. Ia juga bukan nama baru bagi bengkel atau fasilitas praktik. Teaching factory semestinya bekerja dengan standar, target, pengguna, dan persoalan nyata. Mahasiswa belajar bukan hanya mengoperasikan alat, tetapi juga menghadapi tuntutan mutu, efisiensi, keselamatan, ketepatan waktu, kebutuhan pelanggan, dan keberlanjutan. Produk yang dihasilkan pun tidak berhenti sebagai benda pajangan. Produk tersebut perlu digunakan, diuji, diperbaiki, atau dilanjutkan menuju hilirisasi. Di situlah pembelajaran berubah menjadi pengalaman profesional. Jika dikelola secara serius, teaching factory dapat menjadi pintu masuk proyek kolaborasi antarnegara BRICS. Indonesia mempunyai kekuatan pada manufaktur, otomasi, teknologi maritim, pertanian, energi, teknologi lingkungan, ekonomi kreatif, dan transformasi digital. Bidang-bidang tersebut dapat dikembangkan sebagai ruang kerja bersama antara perguruan tinggi vokasi dan industri dari berbagai negara. Momentum BRICS juga patut dihubungkan dengan pengembangan jenjang pendidikan tinggi terapan di Indonesia. Pendidikan vokasi tidak seharusnya berhenti pada diploma atau sarjana terapan. Jalurnya perlu berlanjut hingga magister terapan dan doktor terapan. Meski demikian, program pascasarjana terapan jangan sampai hanya menjadi salinan program akademik dengan label berbeda.
Magister dan doktor terapan harus dibangun dari persoalan nyata yang dihadapi industri, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Tesis terapan dapat berupa prototipe, sistem, desain, proses, model bisnis, ataupun solusi yang benar-benar diuji dalam lingkungan pengguna. Pada jenjang doktor terapan, kebaruan tetap diperlukan. Namun, kebaruan tersebut semestinya hadir bersama bukti penerapan dan dampak. Hasil akhirnya bukan sekadar naskah yang tersimpan di perpustakaan, tetapi inovasi yang dapat digunakan, direplikasi, atau mendorong perubahan pada suatu sektor. Kerja sama BRICS membuka kemungkinan untuk mengembangkan pembimbingan bersama, proyek industri multinasional, pertukaran mahasiswa pascasarjana, laboratorium kolaboratif, serta penelitian terapan yang menjawab persoalan bersama negara-negara berkembang. Peluang ini penting karena persoalan yang dihadapi negara-negara BRICS memiliki banyak kesamaan: kebutuhan tenaga terampil, transformasi industri, ketahanan pangan dan energi, perubahan iklim, pengelolaan sumber daya, serta percepatan digitalisasi.
Deklarasi New Delhi tentu belum otomatis menghasilkan pengakuan ijazah, pertukaran mahasiswa, pendanaan, ataupun pekerjaan lintas negara. Ia masih merupakan payung politik. Manfaatnya baru terasa apabila diterjemahkan menjadi program, mekanisme, dan kemitraan yang dapat diakses. Pemerintah perlu memetakan keterlibatan Indonesia dalam BRICS-TCA dan membuka ruang bagi perguruan tinggi vokasi, politeknik, lembaga sertifikasi profesi, asosiasi industri, dan dunia usaha untuk mengambil bagian. Perguruan tinggi juga tidak harus menunggu seluruh mekanismenya selesai. Langkah awal dapat dimulai dengan menyiapkan profil kompetensi dalam bahasa internasional, memetakan kurikulum terhadap standar global, memperkuat portofolio digital lulusan, dan menawarkan proyek kolaboratif kepada lembaga vokasi di negara-negara BRICS. Indonesia pun perlu menentukan beberapa bidang unggulan. Manufaktur berkelanjutan, teknologi maritim, ketahanan pangan, pengelolaan air, energi terbarukan, otomasi industri, dan transformasi digital merupakan pilihan yang layak diperhitungkan. Tanpa fokus, kerja sama internasional mudah melebar, tetapi miskin hasil. Deklarasi New Delhi telah membuka pintu. Namun, pintu yang terbuka belum tentu menjadi jalan. Jalan itu harus dibangun melalui keberanian merancang proyek bersama, kesiapan memenuhi standar, dan kemampuan menunjukkan hasil nyata. Bagi pendidikan vokasi Indonesia, inilah momentum untuk bergerak dari kerja sama seremonial menuju kolaborasi produktif; dari pengakuan nasional menuju keterhubungan internasional; dan dari sekadar menghasilkan lulusan menuju melahirkan profesional yang kompetensinya diakui serta dibutuhkan dunia.
Leave a Reply